“Pemerintah sudah dalam posisi tidak mungkin lagi membuat subsidi tidak tepat sasaran ini terus dilanjutkan. Kita menghadapi gejolak ICP naik turun dan juga harga kurs dollar Amerika. Kalau kita lihat kenaikan satu dollar kenaikan ICP itu akan berpengaruh terhadap 2,6-3 triliun subsidi. Kenaikan Rp 100 dollar Amerika terhadap Rupiah itu akan menambah subsidi kita sebesar Rp 1,5 triliun sampai dengan Rp 1,8 triliun,” terang Edy Soeparno.
Edy Soeparno tidak menjelaskan secara rinci apakah rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 dimaksudkan untuk menghemat APBN demi program pemerintahan berikutnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Tandatangani Keppres Pemberhentian Hasyim
“Ini adalah keharusan yang harus ditunda sudah cukup lama. Tidak ada kaitannya dengan rencana program makan siang gratis di pemerintahan berikutnya yang disebut memakan APBN cukup besar,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal mengeluarkan kebijakan penting untuk masyarakat pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Pemerintah bakal membatasi penggunaan BBM subsidi, dan memberikan kepada yang berhak. Luhut menjelaskan pemberian subsidi saat ini masih dinilai kurang tepat sasaran, karena siapa saja boleh mengisi kendaraannya dengan BBM subsidi.
Baca juga: OJK Disentil Karena Buruknya Tata Kelola Sistem Keuangan Digital
