WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat koordinasi untuk membahas operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025. Rapat melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono.
“Kami dan segenap jajaran menggelar rapat koordinasi membahas operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun depan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Wartabanjar.com dalam akun Instagram resmi @smindrawati, Kamis 28/11/2024).
Dia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif. Hal itu sesuai dengan Astacita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya terkait dengan memeratakan ekonomi serta memberantas kemiskinan.
Baca juga: Banggar DPR: Kenaikan PPN Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
“Oleh karena itu, kami mendukung optimalisasi operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung aspek kepesertaan, meningkatkan pelayanan, memajukan aspek inovasi dan teknologi, serta memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk sebesar-besarnya dikembalikan kepada peserta,” ujar dia.
Dalam kesempatan terpisah, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menekankan perlunya perhatian khusus terkait skema program BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi penambahan pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal dalam susunan kepesertaan di masa depan.