WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut kembali mengikuti agenda rutin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi program strategis nasional.
Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini menjadi alarm bagi daerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi lokal, Selasa (5/5/2026).
Hadir dalam pertemuan daring tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Iwan Persada, serta jajaran Forkopimda dari unsur Kodim, Polres, dan Kejaksaan.
Tak ketinggalan, perwakilan dinas yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut turut memantau jalannya koordinasi.
Rakor kali ini terasa lebih krusial karena Kemendagri tidak hanya menyoroti pergerakan harga, tetapi juga menyelipkan dua agenda besar: Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis data pembangunan masa depan, serta penguatan Jaminan Produk Halal untuk mendongkrak daya saing produk UMKM di Bumi Tuntung Pandang.
Kritik tajam datang dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Ia mengingatkan bahwa pengendalian ekonomi tidak bisa dilakukan hanya dari balik meja atau layar monitor.
”Jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun ke pasar, cek harga, dan lakukan langkah konkret pengendalian inflasi,” tegasnya.
Peringatan ini menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono.
Tercatat, inflasi tahunan (year on year) Indonesia pada April 2026 berada di angka 2,48 persen.
