WARTABANJAR.COM, SAMARINDA - Pengibaran bendera selain Merah Putih tidak hanya terjadi di Aceh dan Papua.

Di sejumlah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga terjadi pembentangan bendera Borneo Raya. 

Ini seperti yang terjadi di Flyover Air Hitam, Samarinda, Kaltim saat peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).

Di Kalbar, pengibaran bendera dengan warna merah, kuning dan biru itu sempat dilakukan Aliansi Borneo Raya Menggugat di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

Kendati sempat diturunkan dan disita aparat keamanan, bendera akhir dikembalikan melalui mediasi bersama Forkopimcam di Mapolsek Tayan Hulu.

Pengibaran bendera Borneo Raya, menurut Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Yuan, sebagai bentuk kegelisahan dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang mereka rasakan. 

Terlebih, bendera merah, kuning, dan biru itu dibentangkan bersama spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

“Itu bukanlah bentuk makar. Jadi esensinya beda. Kalau yang saya pahami, masyarakat Kalimantan pada umumnya, khususnya masyarakat Dayak, tidak ada keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI,” kata Viktor kepada wartawan, Selasa (18/8/2026) sore.

Menurut dia, munculnya simbol tersebut tidak perlu langsung direspons dengan pendekatan konfrontatif. 

Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, justru perlu membaca pesan yang berada di balik aksi tersebut dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas.

Bagi Viktor, kegelisahan masyarakat tidak muncul tanpa sebab. Salah satu persoalan yang masih dirasakan, terutama di wilayah pedalaman, adalah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Persoalan itu, kata dia, masih terasa di sejumlah wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau hingga Kutai Timur. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya melihat jumlah penduduk, tetapi juga harus mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi geografis Kaltim.

“Jangan dilihat dari jumlah penduduknya, tapi harus dilihat juga dari luasan Kalimantan Timur yang sangat luas,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Viktor meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.