WARTABANJAR.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memiliki wacana baru untuk menarik makin banyak pemasukan dari operasional kendaraan bermotor di sana.

Dilaporkan, KDM berencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Gagasan berani ini ditujukan untuk menciptakan rasa keadilan, sekaligus memastikan infrastruktur jalan di Jawa Barat memiliki kualitas kelas dunia.

Baca Juga: CCTV Bongkar Pria Masuk Kost Putri di Mabuun, Pemilik Lapor ke Polres Tabalong

Baca Juga: Pertamina Soroti Pelangsir BBM di Kalsel, SPBU Nakal Terancam Ditindak

Konsep utama dari gagasan ini adalah mengalihkan beban biaya dari kepemilikan kendaraan menjadi biaya penggunaan jalan.

Artinya, warga tidak lagi dibebani pajak tahunan hanya karena memiliki kendaraan, melainkan membayar berdasarkan intensitas mereka melintasi jalan provinsi.

"Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan," ungkapnya.

Dedi menjelaskan, skema jalan berbayar ini jauh lebih adil dibandingkan pajak konvensional.

"Keadilannya terwujud dari seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar," tambah Dedi Mulyadi.

Meskipun terdengar menjanjikan, Dedi menegaskan kebijakan ini masih berupa gagasan awal. Saat ini, tim ahli tengah disiapkan untuk melakukan studi komprehensif dari berbagai sudut pandang.

"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya," imbuhnya.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, KDM menekankan pentingnya pembenahan fasilitas publik terlebih dahulu.

Ia menargetkan beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap jalan provinsi di Jawa Barat, seperti jalan mulus tanpa lubang, sistem drainase, pengawasan CCTV, penerangan jalan umum, serta ketersediaan pos pengamanan yang dilengkapi mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, hingga tim paramedis.