Beberapa unsur masyarakat bertanya-tanya, bagaimana mungkin jutaan dosis vaksin yang belum mendapat EUA tetapi sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito mengatakan meski vaksin Sinovac sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia tetapi belum boleh disuntikkan karena belum mendapat izin penggunaan darurat/EUA. "EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan proses penyuntikan vaksin COVID-19 hanya boleh dilakukan jika sudah mendapatkan EUA. BPOM, kata dia, akan terus mengevaluasi uji klinis Sinovac di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, BPOM mengkaji secara seksama berbagai hal terkait vaksin COVID-19 termasuk data dari berbagai negara terkait uji klinis antivirus SARS-CoV-2 tersebut.

Singkat kata, BPOM menjamin dari sisi keamanan dan khasiat CoronaVac jika nanti mendapatkan EUA. Jika unsur EUA sudah didapatkan artinya syarat baik (toyib) dari vaksin sudah terpenuhi. Kemudian, bagi umat Islam di Indonesia tentu ingin agar antivirus tersebut halal.

Kehalalan produk bagi Muslim adalah hal yang utama meski bukan satu-satunya. Umat Islam selalu berupaya apa yang dikonsumsinya adalah halal dan baik/aman (halalan toyiban). Untuk hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia terlibat dalam audit CoronaVac.

Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi yang melakukan audit kehalalan vaksin juga melakukan hal yang senada dengan BPOM, yaitu mengambil langkah seksama tidak tergesa-gesa untuk mengeluarkan status halal tidaknya CoronaVac. Ketua MUI bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengatakan pihaknya sedang menuntaskan fatwa halal CoronaVac. "Komisi Fatwa akan melaksanakan Sidang Pleno Komisi untuk membahas aspek syari setelah menerima laporan, penjelasan dan pendalaman dengan tim auditor," kata Niam kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/1/2021).