WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Tim Penilai Verifikasi Lapangan Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, menyambangi Kabupaten Tabalong, Rabu (07/10/2026).

Tim yang dipimpin Rahmadi tersebut, melakukan verifikasi dan penilaian pelaksanaan ILP di Puskesmas Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

Kepala Puskesmas Mabuun, Hj Tenry Ariny, mengatakan penerapan ILP bertujuan memperkuat layanan kesehatan hingga tingkat paling bawah, termasuk desa dan rukun tetangga (RT).

"Selain di Puskesmas, kita juga melakukan layanan di Unit Pelayanan Kesehatan Desa (UPKD), dilanjutkan dengan Posyandu. Sekarang penguatan layanan kesehatan itu sampai ke desa terpencil," ujar Tenry.

Dijelaskannya, pelaksanaan ILP di Puskesmas Mabuun juga sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Tabalong, yakni home care atau kunjungan rumah.

Tenry menjelaskan, di wilayah kerja Puskesmas Mabuun terdapat 17 Posyandu. Dari jumlah tersebut, empat Posyandu telah menerapkan pelayanan berbasis siklus hidup dan terdapat tiga UPKD.

Terkait verifikasi lapangan, Tenry mengaku pihaknya telah melakukan persiapan sejak jauh hari. Sebab, pelaksanaan ILP di Puskesmas Mabuun sudah berjalan sejak 2025.

Baca Juga: Kabut Asap Masih Selimuti Tabalong, BPBD Bagikan 1.000 Masker

Baca Juga: Polres Tabalong Salurkan 26.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Sementara itu, Bupati Tabalong HM Noor Rifani mengatakan, upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu fokus pemerintah daerah.

"Kami mempunyai program Tabalong Pasti Sehat. Kita ada home care, ini jelas mendekatkan pelayanan ke masyarakat berkat kebersamaan, keinginan, ketulusan dan pengabdian semuanya. Selama kepemimpinan kami ini akan terus dilaksanakan," tuturnya.

H Fani, sapaan akrabnya, menyebut pelaksanaan home care pada 2025 telah menjangkau hampir 100 persen sasaran yang dituju.

Pelayanan tersebut diberikan kepada sejumlah kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti lansia, penyandang disabilitas, penderita stroke, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Ia menilai, kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas harus terus dipantau, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan publik.