WARTABANJAR.COM, PANGKALAN BUN - Warga yang bisa dibilang di ujung Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), beberapa waktu terakhir mengeluh kesulitan mendapatkan Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

Di SPBU Pakunegara, pada Minggu (9/8/2026) pagi, sejumlah kendaraan yang sudah mengantre terpaksa mundur saat melihat pengumuman BBM kosong.

Ini tidak hanya terjadi pada pertaite yang merupakan BBM bersubsidi.

Pertamax pun kosong di sejumlah SPBU lain di Pangkalan Bun.

BBM nonsubsidi ini diserbu pengguna kendaraan bermotor karena merasa sangat sulit mendapatkan pertalite.

Untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini, pengendara harus antre panjang.

Ternyata beralih ke pertamax pun tidak mudah.

Baca juga: ​Pertalite dan Solar Habis, Pengendara Tetap Antre di SPBU Kota Pelaihari Tanah Laut

Anggota DPRD Kobar, Musawer, melihat kondisi lapangan belum sesuai dengan pernyataan Pertamina soal ketersediaan stok BBM di wilayah Kobar.

Musawer pun meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada data stok secara umum, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi distribusi di lapangan. 

Baca juga: Karhutla di Tahura Sultan Adam Banjarbaru Hanguskan Vegetasi Mahoni

"Kalau masyarakat masih kesulitan mencari Pertamax, berarti ada yang harus dievaluasi. Jangan sampai stok di atas kertas dinyatakan aman, tetapi di SPBU masyarakat justru tidak mendapatkannya," ujarnya.

Di saat warga kesulitan mendapat kesulitan mendapatkan BBM, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Satgas BBM berencana menerapkan aturan ganjil genap nomor kendaraan untuk mengurangi antrean.

Rencana ini diambil dalam rapat di Kantor Bupati Kobar, Jalan Sutan Syahrir, Jumat (7/8/2026) pagi. 

Rakor yang juga membahas penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dipimpin Bupati Hj Nurhidayah dan dihadiri Kapolres Kobar AKBP Joko Handono, Asisten II Sekda, perwakilan TNI, Kasatpol PP, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta perwakilan Pertamina Kumai.