“Kami memohon bantuan pihak luar negeri. Kami sudah tidak bisa berharap lagi pada pusat,” ujarnya dengan nada getir.

Di Aceh Tengah, penderitaan tak kalah parah. Daerah pedalaman sempat terisolasi total, listrik padam hingga dua pekan, jalan putus, dan bantuan nyaris tak masuk.

“Sudah 15 hari kami di pengungsian. Makan sehari sekali pun belum tentu. Kami tinggal menunggu kematian,” keluh Dicky, warga Kecamatan Silih Nara.

Warga mendesak agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional demi membuka akses bantuan yang lebih luas dan cepat.

Respons Lamban, Kepercayaan Luntur

Korban bencana menilai respons pemerintah terlalu lambat dan tidak sebanding dengan skala kerusakan. Hingga pekan ketiga, dapur umum sebagian besar masih bergantung pada swadaya warga, sementara stok pangan terus menipis.

Situasi di lapangan berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi masih terkendali dan menolak menetapkan Aceh sebagai bencana nasional.

“Situasi terkendali. Saya monitor terus,” ujar Presiden dalam rapat kabinet, 15 Desember 2025.

Hampir tiga pekan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bendera putih terlihat berkibar di sejumlah titik di wilayah Aceh. (Wartabanjar.com/Istimewa)

Pernyataan ini memicu kekecewaan luas di Aceh. Desakan datang dari masyarakat sipil, tokoh adat, hingga pejabat daerah agar status darurat nasional segera ditetapkan.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengaku terkejut dengan aksi bendera putih dan menegaskan hal tersebut bukan kebijakan pemerintah daerah. Ia juga meminta agar tidak ditarik ke ranah politik dan menegaskan komitmen Aceh dalam NKRI.

Namun di sisi lain, Pemerintah Aceh diam-diam telah mengirim surat ke lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan pemulihan. Langkah ini mencerminkan dilema besar: kemampuan daerah terbatas, sementara penderitaan rakyat semakin nyata.