WARTABANJAR.COM – Aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga pusat untuk diharapkan menjaga netralitasnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
ASN dianggap memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara, sehingga diperlukan sikap netralitas dalam pesta demokrasi tahun depan.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden Jokowi di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023).
Baca Juga
Modus Penipuan Toko Sembako Marak di Barabai, Korban Rugi Rp 15 Juta
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa ASN dalam pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu harus menjaga netralitas. Mengingat, ASN merupakan unsur yang vital dalam penyelenggaraan negara.
Pentingnya netralitas ASN di dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebab, sebagai individu yang bertugas di sektor strategis pemerintahan, netralitas menjadi modal utama dalam berjalannya pemerintahan yang baik dan tidak memihak.
