WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan digelar di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (22/4/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin turut menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman yang menjadi landasan penguatan kerja sama antar instansi untuk pencegahan dan pemberantasan rupiah palsu oleh forum Botasupal Kalsel yang terdiri dari lima instansi yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI), Polda, Kejati, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.
Bersama Forum Botasupal, Gubernur Muhidin juga melakukan pemusnahan temuan uang palsu, yang merupakan hasil temuan tahun 2024 dan 2025 yang jumlahnya sebanyak 463 lembar dengan mesin penghancur.
Baca Juga Jelang Penerbangan Perdana Jemaah Haji 2026, Bandara Syamsudin Noor Siapkan Layanan
“Mudah-mudahan dengan adanya forum botasupal, peredaran uang rupian palsu dimasyarakat dapat diberantas. Dan kepada masyarakat, agar berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Jangan lupa 3D (dilihat, diraba dan diterawang),” kata Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan apresiasi terselenggaranya kegiatan Forum Botasupal ini.
“Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur H. Muhidin.
Gubernur H. Muhidin juga menegaskan, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas perekonomian daerah.
“Uang palsu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, setiap langkah pencegahan dan penindakan merupakan upaya bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin.
Menurut Gubernur, Forum Botasupal memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antarinstansi.
Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk bergerak secara terpadu.
