Ia menegaskan, pendidikan tersebut bukan bertujuan menjadikan ASN sebagai personel militer, melainkan memberikan pemahaman mengenai pertahanan negara dan menumbuhkan kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari komponen cadangan.

"Ini bukan menjadikan Komcad sebagai militerisme. Mereka dikenalkan dengan materi kemiliteran karena suatu saat apabila negara menghadapi ancaman, mereka dapat dilibatkan bersama-sama," jelasnya.

Selain dalam kondisi menghadapi ancaman terhadap negara, keberadaan Komcad juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan operasi militer selain perang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Galuh Tantri menambahkan, keterlibatan ASN dalam program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran, bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pengalaman Kalimantan Selatan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi salah satu gambaran pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam menghadapi persoalan bersama.

Ia menilai, keterbatasan personel dalam penanganan bencana seperti karhutla, membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

"Yang lebih utama, bagaimana mindset kita berpikir bahwa keselamatan, keutuhan, dan kekokohan negara itu tanggung jawab kita semua sesuai peraturan masing-masing," tuturnya.

Melalui pelatihan tersebut, Pemprov Kalsel berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar pertahanan negara, tetapi juga mampu menerapkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Wartabanjar.com/*)