WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin berharap pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diintegrasikan dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Harapan tersebut disampaikan H Muhidin saat memberikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bantuan keuangan dari pemerintah daerah se-Kalsel untuk pelatihan Komcad di Aula Rindam XXII/Tambun Bungai, Banjarbaru, Senin (2/11/2026).

Baca juga: Hujan Mulai Mengguyur Banjarmasin, Warga Cemas Sungai Meluap dan Sebabkan Banjir

Baca juga: Warga Berharap Tidak Asal Jadi, Dinas PUPR Banjarmasin Bangun Drainase di Sejumlah Lokasi

Muhidin mengatakan pelatihan Komcad bagi ASN bukan semata-mata untuk mempersiapkan kemampuan pertahanan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, serta ketahanan fisik dan mental aparatur.

"Walaupun tidak ada perang, tetapi penting untuk melatih diri kita menjadi orang yang disiplin," ujarnya.

Muhidin mengungkapkan, pelaksanaan pelatihan Komcad di Kalimantan Selatan sebenarnya telah lama direncanakan. 

Namun, realisasinya sempat terkendala persoalan anggaran.

Dia menyebutkan, jumlah peserta dari setiap daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. 

Tidak harus seluruhnya mengirimkan 50 orang sebagaimana rencana awal, tetapi bisa disesuaikan dengan kapasitas anggaran.

"Yang penting ini bisa mereka ikut sertakan. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 50. Jadi yang penting ada pemasukan orang," katanya.

Sedangkan mengenai penggabungan pelatihan Komcad dengan program PKN, menurut Muhidin, ASN diharapkan mendapatkan dua manfaat sekaligus, yakni peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pembentukan karakter melalui pendidikan kedisiplinan yang melibatkan TNI.

Muhidin menilai, integrasi tersebut juga berpotensi meningkatkan minat ASN untuk mengikuti pelatihan, terutama bagi pejabat struktural yang ingin mengembangkan karier dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan.

Usulan itu, menurutnya, perlu dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pertahanan dan LAN agar memiliki landasan kebijakan yang jelas.

Menurutnya, diperlukan keselarasan regulasi dari Kementerian Pertahanan, LAN, serta Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan program dan pengakuan sertifikat pelatihan memiliki dasar yang kuat.