WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kalimantan Selatan yang merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 8,87 persen menjadi Rp4.055.221 per bulan mulai direspon Pemerintah Kabupaten Banjar.

Rekomendasi angka UMP Kalsel tersebut lahir dari rapat tertutup selama delapan jam di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Kamis (19/11/2026) lalu, yang sempat diwarnai aksi walkout perwakilan pengusaha akibat perbedaan penentuan indeks alfa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar, Hj Siti Mahmudah menyatakan pihaknya masih menunggu salinan fisik Keputusan Gubernur Kalsel sebelum mengedarkannya ke jajaran dunia usaha di daerah.

”Setelah ada SK penetapan UMP, biasanya kami infokan ke perusahaan-perusahaan melalui Forum Mitra Disnaker,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026) sore. 

Mahmudah menerangkan, penyampaian informasi resmi melalui kanal digital dan grup percakapan Forum Mitra Disnaker Banjar menjadi langkah paling efektif agar seluruh pimpinan perusahaan segera menyesuaikan struktur pengupahan per 1 Januari 2027.

Langkah ini juga sejalan dengan sikap Pemkab Banjar yang sejak awal mengacu pada hasil penetapan UMP Kalsel. 

Baca Juga Polres Tabalong Amankan 16 Kendaraan di SPBU Muara Uya, Diduga Pelangsir

Baca Juga 500 Peserta Ramaikan Tour de Loksado 2026, Tempuh 142 km Lebih

”Untuk penetapan upah minimum pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Banjar menunggu keputusan resmi Gubernur Kalsel, karena UMK hanya ditetapkan jika nilainya lebih besar daripada UMP,” terangnya.

Sebagai latar belakang, dinamika penentuan angka UMP Kalsel 2027 di tingkat provinsi berlangsung sengit karena dipicu perbedaan indeks alfa.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengusulkan indeks alfa 0,5, sementara serikat pekerja mendorong angka 0,8.

Pemerintah Provinsi Kalsel akhirnya mengambil jalan tengah dengan mengajukan indeks alfa 0,75, yang menghasilkan usulan UMP sebesar Rp4.055.221 atau naik dari UMP 2026 yang tercatat Rp3.725.000.

Mengingat besaran angka rekomendasi tersebut sudah bergulir ke meja gubernur, Siti Mahmudah mengingatkan para pelaku industri di Kabupaten Banjar untuk mulai melakukan kalkulasi pembiayaan internal.