Kepala SKPD Tabalong Diminta Tak Alergi Faksi, Inspektorat Siap Bantu Cegah Korupsi
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan diminta tidak alergi terhadap Forum Penyuluh Antikorupsi (Faksi).
Sebaliknya, SKPD diharapkan lebih terbuka dan aktif berkomunikasi dengan Inspektorat maupun penyuluh antikorupsi, terutama saat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong, Diyanto kepada wartabanjar.com, Sabtu (21/11/2026).
Dikatakannya komunikasi dan keterbukaan menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Menurutnya, SKPD dapat berdiskusi dan bertukar pendapat dengan Inspektorat apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami dalam pelaksanaan kegiatan.
"Para kepala SKPD jangan alergi terhadap Faksi. Malah lebih bagus bisa berkomunikasi dan bertukar pendapat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga ke depan tidak berbau korupsi," ujar Diyanto.
Baca Juga Polres Tabalong Amankan 16 Kendaraan di SPBU Muara Uya, Diduga Pelangsir
Baca Juga Lansia Ditemukan Tak Bernyawa di Simpang Anem Banjarmasin, Diduga Meninggal Akibat Sakit
Ia menjelaskan, Inspektorat Tabalong telah memiliki Forum Penyuluh Antikorupsi yang berperan membantu memberikan pemahaman kepada SKPD agar pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi.
Diyanto mengungkapkan, pada tahun sebelumnya terdapat kegiatan di salah satu SKPD yang dinilai berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
Namun, melalui pembinaan dan pendampingan, persoalan tersebut dapat diselesaikan.
"Tahun sebelumnya ada SKPD yang kegiatannya berbau korupsi, tetapi alhamdulillah bisa kita bina dan selesaikan," ungkapnya.
Dijelaskannya, tugas penyuluh Faksi adalah menyadarkan dan memberikan edukasi kepada seluruh pihak agar setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi.
Faksi juga melakukan sosialisasi ke SKPD-SKPD. Apabila ditemukan indikasi kegiatan yang berpotensi menyimpang, pihaknya akan melakukan pendekatan kepada pejabat terkait, termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Kami berharap dengan adanya keterbukaan SKPD kepada Inspektorat, kami bisa melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang akan terjadi sehingga dapat dideteksi sejak dini," katanya.