Diyanto menegaskan, Faksi merupakan kepanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya edukasi dan pencegahan korupsi.

Namun, forum tersebut tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan.

Apabila penyuluh menemukan indikasi penyimpangan, laporan akan disampaikan kepada Inspektorat untuk ditelaah dan ditindaklanjuti.

Jika persoalan masih dapat diperbaiki melalui pembinaan atau pendampingan, Inspektorat akan membantu melakukan pembenahan.

Sebaliknya, apabila tidak dapat diselesaikan melalui pembinaan, Inspektorat akan meneruskan permasalahan tersebut kepada pihak berwenang untuk proses penindakan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Tabalong, Kamis (19/11/2026), di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi, Pembataan.

Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memperkuat edukasi serta menanamkan nilai-nilai integritas di berbagai lapisan masyarakat.

Disampaikan H Fani sapaan akrabnya, forum tersebut diharapkan menjadi barisan terdepan sekaligus agen perubahan yang terstruktur dalam menyebarluaskan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta pemahaman hukum antikorupsi.

"Peran strategis dari penyuluh yang kita kukuhkan tadi sangat krusial. Dengan dibukanya Forum Penyuluh Antikorupsi di Kabupaten Tabalong, hari ini kita memiliki barisan garda terdepan sekaligus agen perubahan yang terstruktur untuk menyebarluaskan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta pengelolaan hukum antikorupsi ke seluruh lapisan," ujar Haji Fani.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI juga melaksanakan rapat koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pendalaman sejumlah aspek tata kelola pemerintahan. (Wartabanjar.com/suhardi/*)