WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Kepala desa yang telah menyelesaikan masa jabatan atau purnatugas bakal mendapatkan tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya.

Pemberian tunjangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong, Aditya Pula Nugraha saat ditemui wartabanjar.com, Sabtu (21/11/2026).

Aditya menjelaskan, hak kepala desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas telah diatur dalam Pasal 93 ayat 4 PP Nomor 16 Tahun 2026.

Sesuai ketentuan tersebut, tunjangan diberikan satu kali pada akhir masa jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Sementara itu, besaran tunjangan akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Baca Juga 500 Peserta Ramaikan Tour de Loksado 2026, Tempuh 142 km Lebih

Baca Juga Polres Tabalong Amankan 16 Kendaraan di SPBU Muara Uya, Diduga Pelangsir

"Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai dasar pemberian dan penetapan besaran tunjangan tersebut," ujar Aditya.

Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah masih mempertimbangkan rancangan ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang belum disahkan.

Aditya mengungkapkan, salah satu konsep yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran tunjangan purna tugas adalah status Indeks Kemandirian Desa.

Dalam rancangan ketentuan yang tengah dipertimbangkan, desa berstatus mandiri diusulkan mendapatkan besaran tunjangan hingga lima kali lipat dari penghasilan tetap (siltap) atau tunjangan yang menjadi dasar perhitungan.

“Rencana konsep awal itu menyesuaikan dengan rancangan Permendagri karena Permendagrinya belum sah. Sementara tahun depan kita sudah melaksanakan Pilkades, jadi kemungkinan kami akan menyesuaikan dengan rancangan tersebut,” terang Aditya.

Ia menjelaskan, dalam rancangan itu disebutkan bahwa besaran tunjangan purna tugas akan mengacu pada indeks desa.

Bagi desa yang berstatus mandiri, kepala desa, aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diusulkan mendapatkan tunjangan sebesar lima kali lipat dari siltap atau tunjangan.

Meski demikian, besaran tersebut masih mengacu pada rancangan ketentuan dan belum menjadi keputusan final.