WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Dari 14 Juli hingga 2 September 2026, Kabupaten Banjar mencatat 454 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 3.106,76 hektare, dan 2.653 titik hotspot.

Angka tersebut, bahkan menempatkan Kabupaten Banjar sebagai wilayah dengan luas lahan terdampak karhutla terbesar di Kalimantan Selatan.

Namun, kondisi tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.218/MENHUT/SETJEN/REN.03/9/2026 tertanggal 4 September 2026, tentang Permohonan Bantuan Presiden Dalam Penanganan Karhutla.

Dalam daftar usulan daerah penerima bantuan darurat Presiden yang tercantum dalam surat tersebut, Kabupaten Banjar justru tidak tercantum.

Ketua Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Banjar, M Hasan Hamdan, mengatakan data karhutla dari Kabupaten Banjar sebelumnya dilaporkan secara berjenjang, melalui pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat.

Menurutnya, data dari BPBD Kabupaten Banjar dikirimkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kemudian dirangkum bersama data seluruh kabupaten dan kota.

“Dari data itu sangat jelas, lahan terbesar itu Kabupaten Banjar. Kejadian terbanyak, tertinggi. Habis itu titik kejadian pun kita juga terbanyak,” ujarnya, Senin (14/09/2026). 

Baca Juga: 350 Jaket dan BBM Rp50 Juta untuk BUSER 690 Banjar, Dukung Relawan Tanggap Karhutla

Baca Juga: Penanganan Karhutla Diperkuat, Relawan di Kabupaten Banjar Dipermudah Dapat BBM

Data tersebut kemudian menjadi bagian dari laporan penanganan karhutla, yang diteruskan ke pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan.

Hasan mengatakan, Kementerian Kehutanan selanjutnya menjadi pihak yang mengusulkan daerah penerima bantuan kepada Presiden.

Namun, ketika daftar usulan bantuan tersebut diterbitkan, Kabupaten Banjar justru tidak tercantum di dalamnya.

“Nah, dari data itu sangat jelas, tapi Kabupaten Banjar tidak dapat bantuan. Tidak ada datanya,” katanya.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat pihaknya mempertanyakan, penyebab Kabupaten Banjar tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Hasan menegaskan, pertanyaan tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan Presiden maupun membingkai pemerintah pusat, melainkan meminta agar data Kabupaten Banjar kembali diperiksa.