WARTABANJAR.COM, TANJUNG - Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, menjadi wakil Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026.

Penjaringan yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut berlangsung secara virtual, Senin (5/10/2026).

Desa Warukin masuk dalam Regional III Kalimantan dan bersaing dengan empat desa lainnya untuk memperebutkan peringkat pertama regional.

Baca juga: Mahasiswi ULM Turun Langsung Berjibaku Padamkan Karhutla di Gambut Kabupaten Banjar

Baca juga: Dipecat Barito Putera, Hendri Susilo Pelatih Korban Keempat Liga 2 Championship

Empat desa yang menjadi pesaing yakni Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara; Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; serta Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemaparan dan wawancara penjaringan dilakukan jajaran Pemerintah Desa Warukin bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tabalong Smart Command Center.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani, Ketua TP PKK Tabalong Hj Desi Suryanti Noor Rifani, Kepala DPMD Tabalong H Adityapula Nugraha, Kepala Desa Warukin Dedy Unjang serta jajaran Pemerintah Desa Warukin.

Dalam pemaparannya, Dedy Unjang mengatakan salah satu keunggulan Desa Warukin adalah penerapan program Smart Desa dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi masyarakat.

Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi menggunakan telepon seluler.

Dijelaskan Dedy, Smart Desa juga menerapkan konsep satu data desa yang menjadi komitmen Pemerintah Desa Warukin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

"Jadi semua ada dalam satu data, baik data kemiskinan, data penduduk, data bantuan sosial. Jadi ketika pemerintah daerah meminta data, kami sudah punya, tinggal kami ambil saja," jelas Dedy.

Meski demikian, Dedy menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki setelah mendapatkan masukan dari tim penilai.