“Kita ini bukan mem-framing Presiden, bukan menyerang Presiden. Malah kita melaporkan, mengirimkan pesan tuh. Bapak Presiden, dilihat nih Kemenhut-nya kenapa ini data kita malah tidak ada?” ungkapnya.

Menurut Hasan, persoalan tersebut perlu dilihat kembali, karena kondisi di lapangan dinilai berbeda dengan daftar daerah yang tercantum dalam usulan bantuan.

Ia berharap ada penjelasan mengenai dasar atau persyaratan, yang membuat suatu daerah masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.

“Kita menjelaskan, menceritakan bahwa, 'Pak, kenapa kami tidak dapat?' Sedangkan beda dengan realitasnya,” bebernya.

Hasan juga meminta agar persoalan tersebut, tidak kemudian diarahkan sebagai kesalahan BPBD Kabupaten Banjar maupun BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menilai kedua pihak telah menjalankan kewajibannya dalam melaporkan data karhutla secara berjenjang.

“Justru BPBD Kabupaten Banjar melaporkan ke Provinsi, Provinsi pun kebingungan karena mereka sudah melaporkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Hasan berharap penyaluran bantuan tidak harus menunggu kondisi karhutla semakin buruk. 

Menurutnya, bantuan tersebut juga dibutuhkan untuk mendukung relawan yang terlibat langsung dalam penanganan di lapangan.

“Bantuan ini untuk apa? Ya bukan untuk masyarakat, untuk relawan tadi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banjar juga telah menyampaikan keberatan terkait tidak masuknya daerah tersebut dalam daftar bantuan melalui BPBD.

“Kami menyampaikan juga keberatan melalui BPBD. Kemarin kan kita ada rapat dengan BNPB, kami menyampaikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi aspirasi untuk kita,” ujarnya.

Meski demikian, Saidi mengatakan pemerintah daerah bersama relawan dan komponen terkait tetap fokus melakukan penanganan karhutla di lapangan.

Ia berharap kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para relawan, yang selama ini turut membantu pemadaman dan penanganan kebakaran.

“Mudah-mudahan ini juga tidak menyurutkan semangat pada relawan, sehingga apa yang menjadi tugas mereka ini tetap terus lanjut,” katanya.

Pemkab Banjar, lanjut Saidi, masih mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, sembari menunggu kejelasan mengenai penyebab Kabupaten Banjar tidak masuk dalam daftar bantuan tersebut.