Sekda Tanah Laut Tekankan Pengelolaan Kontrak dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang Jasa
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa guna memastikan efektivitas anggaran daerah.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Tala, Ismail Fahmi, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa di Aula Rakat Manuntung Hutan Jati, Pelaihari, Rabu (9/9/2026).
Langkah ini diambil untuk mengawal seluruh tahapan pengadaan agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Ismail Fahmi menyebutkan bahwa proses pengadaan tidak berhenti setelah penyedia barang atau jasa terpilih, melainkan harus terus dikawal hingga tahap serah terima selesai.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Guntung Damar Banjarbaru Sudah Berlangsung Selama 15 Hari
Penerapan mitigasi risiko dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat muncul sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Kehadiran narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman para kepala SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga tim teknis.
Ismail Fahmi menyampaikan arahan langsung kepada para peserta agar sosialisasi ini membawa dampak nyata pada sistem kerja pemkab.
"Setiap tahapan pengadaan harus dikelola secara baik, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Setelah proses pemilihan penyedia selesai, pekerjaan masih harus dikawal dan dikendalikan sampai selesai dan diserahterimakan dan," tegasnya.
Ia juga menambahkan harapannya terkait tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut bagi seluruh jajaran aparatur daerah.
"Hasil kegiatan ini jangan berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pengadaan di lingkungan Pemkab Tala," harapnya.
Melalui pengawasan kontrak yang ketat dan pengendalian risiko yang terukur, Pemkab Tanah Laut berkomitmen menjaga kualitas pembangunan agar memberikan dampak positif yang optimal bagi seluruh masyarakat. (Wartabanjar.com/*)
