Pelaksanaan Perubahan APBD Tala 2026 Dibayangi Ancaman Musim Hujan, Bupati Minta SKPD Tancap Gas
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, resmi disahkan melalui persetujuan seluruh fraksi DPRD, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Tala, Rabu (30/9/2026).
Keputusan krusial tersebut diambil, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Laut memberi ketukan palu hijau, atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.
Langkah ini menjadi lampu hijau bagi pemerintah daerah, untuk mengeksekusi deretan program kerja penataan daerah di sisa akhir tahun.
Namun, pengesahan ini bukan sekadar urusan seremonial di meja rapat. Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto, langsung menyalakan alarm kewaspadaan bagi seluruh jajaran eksekutor di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tak mengulur waktu penyerapan anggaran.
Faktor alam menjadi salah satu pertimbangan utama yang diwanti-wanti kepala daerah.
Mengingat perubahan iklim dan potensi kendala teknis di lapangan kerap mengintai pelaksanaan proyek fisiknya, SKPD diminta bergerak cepat dan terukur.
"Jangan ada keterlambatan, mengingat adanya tantangan, baik itu cuaca seperti yang akan dihadapi, yaitu musim penghujan," pesan Bupati.
Baca Juga: Truk Tandon Polres Tanah Laut Pasok Air Bersih untuk Santri Ponpes Sirajul Huda
Baca Juga: Lindungi Jurnalis Lapangan dari Risiko Kecelakaan, Polres Tanah Laut Bagikan Helm Gratis
Rahmat menekankan pentingnya akuntabilitas serta efektivitas penggunaan dana publik tersebut.
Ia berharap skema anggaran perubahan ini benar-benar menyentuh aspek vital kebutuhan warga di Bumi Tuntung Pandang, bukan sekadar menghabiskan alokasi kas daerah.
Selain itu, H Rahmat Trianto berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat meningkatkan pelayanan publik secara tepat sasaran.
Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat merasakan manfaat langsung dari anggaran yang telah disepakati.
Pengesahan anggaran perubahan ini, kini menuntut komitmen tinggi para kepala dinas hingga lini pelaksana bawah, agar seluruh program prioritas dapat rampung sebelum penutupan tahun anggaran. (Wartabanjar.com)