WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, setelah sebelumnya tertahan di depan Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (30/09/2026) sore.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan di Kalimantan Selatan, mulai dari karhutla, air bersih, BBM, listrik, hingga kebijakan mitigasi bencana.

Koordinator Lapangan BEM se-Kalsel, Muhammad Arifin, mengatakan aksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga berbagai masalah lain yang mereka nilai terjadi di Kalimantan Selatan.

“Namun juga berbagai persoalan maupun isu yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, seperti kelangkaan air bersih dan BBM, kita suarakan juga hari ini,” ujarnya saat ditemui seusai aksi. 

Arifin menyebut, mereka juga ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel H Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, serta sejumlah pihak terkait untuk menyampaikan tuntutan tersebut.

“Namun sangat disayangkan, sudah dua jilid kita melakukan aksi demonstrasi, namun berbagai alasan dari Bapak Gubernur Haji Muhidin tidak bisa hadir,” ungkapnya.

Dari 12 tuntutan yang disampaikan, perwakilan mahasiswa Rizky mengatakan, empat tuntutan disebut telah disepakati oleh pihak, yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Baca Juga: Mobil Terbalik di ZoSS SDN Komet 3 Banjarbaru, Dishub Ungkap Penyebab Kejadian

Baca Juga: BEM se-Kalsel Beraksi di Kantor Gubernur, Minta Muhidin Tangani Karhutla dan Air Bersih

“Kalau yang disetujui sebenarnya ada empat tuntutan ya seingat kami, empat tuntutan yang memang disetujui oleh Pertamina, PDAM Bandarmasih, sama Polda Kalsel. Mereka semua bersepakat dengan tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan mereka,” jelasnya.

Sementara tuntutan yang berkaitan dengan eksekutif dan legislatif, menurut Rizky, belum mendapat tanda tangan dari pihak yang mereka temui. 

“Adapun tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan eksekutif dan legislatif, mereka semua menolak menandatangani, hanya omong dan janji belaka saja begitu,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Pemprov Kalsel, M Syarifuddin, mengatakan pemerintah provinsi mengapresiasi kritik yang disampaikan mahasiswa.