WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum delapan fraksi DPRD, terkait Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027, di Ruang Rapat DPRD Tala, Pelaihari, Rabu (09/09/2026).

Langkah ini diambil untuk merespons sorotan legislatif, mengenai penanganan defisit anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga percepatan penyerapan belanja daerah. 

Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, hadir memimpin penyampaian tanggapan eksekutif tersebut dalam rapat paripurna
    
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa defisit anggaran dipicu oleh rendahnya proyeksi pendapatan, serta ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat. 

Di sisi lain, alokasi untuk belanja wajib dan prioritas tetap harus dipenuhi. 

Untuk menutup celah defisit tersebut, Pemkab Tala bakal memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sesuai aturan hukum yang berlaku. 

Guna memperkuat kemandirian fiskal, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, akan digenjot tanpa menambah beban ekonomi warga.

Optimalisasi aset daerah serta penguatan kinerja BUMD, turut dijadikan tumpuan utama peningkatan PAD. 

Baca Juga: STAI Asy-Syuhada Pelaihari Resmi Beroperasi, Hadirkan Akses Perguruan Tinggi dan SDM Berakhlak di Tanah Laut

Baca Juga: Dishub Tanah Laut Gelar Ramp Check di Rest Area Gunung Kayangan Guna Tekan Risiko Kecelakaan

Selain itu, evaluasi berkala dan pengawasan ketat disiapkan untuk mencegah SILPA tidak produktif, serta mempercepat penyerapan anggaran di setiap SKPD.

Pada sektor pembangunan fisik, belanja modal diprioritaskan untuk pembenahan jalan penghubung antardesa dan rehabilitasi jaringan irigasi, di sentra pertanian guna menunjang ketahanan pangan.

Program pemberdayaan UMKM, koperasi, dan ekonomi lokal juga terus didorong sejalan dengan komitmen keterbukaan informasi publik, terkait pengelolaan APBD.

Dalam kesempatan tersebut, HM Zazuli menyampaikan apresiasi atas seluruh saran konstruktif, yang disodorkan pihak legislatif demi penyempurnaan rancangan anggaran.

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja BUMD, tanpa menambah beban masyarakat," tegas HM Zazuli.