WARTABANJAR.COM, SAMARINDA - Tidak hanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 1.081 Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang macet tiga bulan.

Insentif guru di Samarinda sebesar Rp 700 ribu per orang juga menunggak sejak Juni 2026. 

Bila pegawai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) sempat berunjuk rasa, hal itu belum dilakukan para guru.

Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan anggaran insentif guru hingga Desember telah tersedia dan pembayaran yang tertunda segera dicairkan.

Baca juga: Tambahan Penghasilan Macet Tiga Bulan, 800 Pegawai Rumah Sakit Pemprov Kaltim Minta Keringanan Cicilan

Baca juga: Disdukcapil Tabalong Peringatkan Warga Soal Risiko Nikah Siri dengan WNA

Andi Harun mengatakan informasi yang menyebut adanya persoalan pada TPP dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak tepat. 

"Kawan-kawan semua, pertama judul beritanya ini sudah salah. Tidak pernah ada masalah di TPP guru atau di TPG guru. Yang mungkin dimasukkan adalah insentif senilai Rp 700.000 tersebut," ujar Andi Harun kepada awak media, Kamis (10/9/2026).

Andi menjelaskan program insentif Rp 700 ribu tersebut awalnya merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. 

Ketika itu, anggarannya bersumber dari APBD Kaltim yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui bantuan keuangan.

"Awal mula insentif guru Rp 700.000 ini itu inisiatif pemerintah provinsi sebelumnya. Alokasi anggarannya pun itu berasal dari APBD provinsi yang diberikan kepada kabupaten kota dalam bentuk bantuan keuangan," jelasnya.

Namun kemudian, Pemprov Kaltim menghentikan program sekaligus alokasi anggaran tersebut. 

Pemkot Samarinda akhirnya memilih mempertahankan insentif guru dan mengambil alih pembiayaannya menggunakan APBD kota.

"Kalau sudah telanjur diterima, lalu kemudian kita hentikan, ada kebijakan pemberhentian, itu pasti akan dilematis," katanya.

Andi mengakui bahwa mempertahankan insentif tersebut bukan perkara ringan di tengah kebutuhan anggaran untuk pembangunan sektor lain. 

Terlebih APBD Samarinda saat ini juga mengalami efisiensi.