WARTABANJAR.COM, PALANGKA RAYA – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Albert Tombak bahwa ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tak punya lagi anggaran untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat Wali Kota Fairid Naparin merasa perlu melakukan klarifikasi.

Fairid menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tetap memiliki anggaran untuk penanganan karhutla.

Menurutnya, penanganan karhutla bisa menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kendati harus melalui proses pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan.

“Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pada saat itu memang sedang dalam proses pengusulan dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD. Dana tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Fairid, Jumat (2/10/26).

Baca juga: Pemko Palangka Raya Menyerah Biayai Pemadaman Karhutla, Upah Petugas Belum Dibayar

Baca juga: Karhutla Tanah Laut Capai 2.000 Hektare, Srikandi Damkar Turut Lakukan Pemadaman di Pelaihari

Ia menjelaskan, penggunaan dana BTT tidak dapat dilakukan begitu saja.

Anggaran tersebut harus terlebih dahulu melalui mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD.

Saat itu, pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung, termasuk proses penjadwalannya di DPRD.

Setelah seluruh tahapan selesai, barulah pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk mencairkan dana BTT.

“Sekarang APBD Perubahan sudah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Jadi, kalau ada kesimpangsiuran soal anggaran, sebenarnya bukan seperti itu. Pada saat itu memang proses APBD Perubahan sedang berjalan,” ujarnya.

Fairid juga menegaskan bahwa dana BTT sebenarnya telah tersedia dalam anggaran.

Namun, dana tersebut baru dapat diserap setelah melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Terkait besaran anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla, Fairid menyebut Pemko Palangka Raya hingga perubahan APBD telah mengeluarkan sekitar Rp 4,8 miliar.

“Jadi, kalau dikatakan tidak ada anggaran, sekali lagi perlu saya klarifikasi,” tegasnya.

Fairid juga meluruskan pernyataannya saat mengikuti rapat bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menyebut, pernyataannya saat itu bukan bermaksud mengatakan bahwa Pemko Palangka Raya sama sekali tidak memiliki anggaran.