Menurut Fairid, yang dipertanyakan adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengingat Palangka Raya juga menjadi salah satu daerah yang terdampak kabut asap akibat karhutla.

“Maksud saya adalah mempertanyakan, karena Palangka Raya juga merupakan salah satu daerah yang terdampak asap, mengapa kita tidak mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak berarti Pemko Palangka Raya berhenti melakukan penanganan karhutla.

“Kita tetap bergerak setiap hari. Apa pun kondisi dan situasinya, tetap harus kita hadapi,” katanya.

Sebelumnya, Albert Tombak menyebut kondisi APBD daerah semakin terbatas.

Bahkan, ia menyatakan APBD Kota Palangka Raya terancam mengalami kondisi minus saat memasuki awal Oktober 2026.

“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Albert. (wartabanjar.com)