WARTABANJAR.COM, BARABAI – Kesempatan untuk terus bersekolah menjadi perhatian dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan.

Melalui program tersebut, 66 siswa HST masuk dalam daftar penerima PIP yang diperjuangkan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda.

Sosialisasi dan penyerahan PIP berlangsung di Pendopo Bupati HST, Jumat (4/9/2026), sekaligus dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah bangunan sekolah dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bupati HST Samsul Rizal mengapresiasi perhatian Rifqinizamy terhadap sektor pendidikan di HST.

Menurutnya, dukungan tersebut turut memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memastikan semakin banyak anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.

Dari 66 penerima PIP, sebagian siswa telah melengkapi persyaratan dan siap menerima penyaluran dana. Sementara sebagian lainnya masih dalam proses melengkapi administrasi.

Baca Juga Isu Air Hujan Berbahaya Akibat OMC, BMKG Sebut Hoax

Baca Juga Usai Hantam Pakai Martil dan Bakar Jenazah Kekasih, Pekerja Bangunan Ini Sembunyi di Kos

Samsul Rizal meminta proses tersebut segera diselesaikan agar persoalan administrasi tidak membuat bantuan tertahan dan manfaatnya dapat segera diterima siswa bersama keluarganya.

“Jangan sampai keterbatasan biaya menghambat anak-anak kita untuk terus bersekolah dan meraih cita-cita,” pesan Samsul Rizal.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia HST.

Karena itu, dukungan bagi siswa dari keluarga yang membutuhkan perlu terus diperkuat agar persoalan ekonomi tidak menjadi alasan anak berhenti menempuh pendidikan.

Rifqinizamy mengatakan PIP harus dilihat sebagai bagian dari investasi untuk masa depan generasi muda.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat digunakan secara tepat untuk menunjang kebutuhan pendidikan para penerima.

“PIP bukan sekadar bantuan, tetapi ikhtiar agar anak-anak tetap memiliki kesempatan belajar dan tidak kehilangan masa depan hanya karena persoalan ekonomi,” tegas Rifqinizamy.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya berhenti pada proses penyaluran.