WARTABANJAR.COM, PALANGKA RAYA - Sepanjang 2026 hingga 31 Juli, Bank Kalteng melaporkan mendapat laba bersih sebesar Rp 240,41 miliar atau lebih banyak 4,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepada wartawan di Palangka Raya, Jumat (14/8/2026, Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah menjelaskan peningkatan laba diperoleh pertumbuhan kredit dua digit, pengendalian biaya operasional yang konsisten, serta struktur permodalan yang kuat. 

Penyaluran kredit dan pembiayaan, ungkap Maslipansyah, Rp 12,51 triliun atau tumbuh 11,68 persen secara tahunan atau year-on-year (y-o-y). 

Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari kredit konsumtif yang tumbuh 18,27 persen dan kredit investasi yang naik 16,16 persen. 

Baca juga: Dana Operasional dari Pemerintah Telat, SPPG di Palangka Raya Sempat Tutup

Capaian ini menunjukkan fungsi intermediasi Bank Kalteng tetap berjalan kuat sekaligus mencerminkan kemampuan perseroan menjaga pertumbuhan bisnis di tengah dinamika ekonomi. 

Kemudian, dari sisi permodalan, modal inti Bank Kalteng tumbuh 8,17 persen atau kini tepatnya di angka Rp 3,74 triliun. 

Baca juga: 2.052 Warga Kalteng Terserang ISPA, Empat Wilayah Puskesmas di Kobar Masuk Zona Merah

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) berada pada level 42,34 persen.

Persentase tersebut jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator. 

Modal yang dipunyai memiliki potensi bagi perseroan untuk melanjutkan ekspansi bisnis secara sehat dan berkelanjutan. 

Maslipansyah menjelaskan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, Bank Kalteng masih mampu mencatatkan pertumbuhan laba, menjaga kredit tumbuh dua digit, mengendalikan biaya operasional, serta mempertahankan permodalan yang sangat kuat. 

"Bagi kami, capaian ini bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga kemampuan Bank Kalteng menjaga kualitas kinerja secara berkelanjutan," sebutnya.

Untuk diketahui bank milik pemerintah daerah di Kalteng ini didirikan pada 28 Oktober 1961.

Ketika itu modalnya Rp 10 juta, baik dari pemerintah daerah maupun swasta.

Pada 1981 semua saham milik swasta dibeli oleh pemerintah daerah.

Seiring perkembangan ekonomi dan aturan, modalnya terus dikembangkan. (wartabanjar.com)