WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Temuan ketidaksesuaian data penyaluran solar bersubsidi nelayan, mencuat setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut bersama Tim Terpadu melakukan verifikasi lapangan, di Aula Swasembada DKPP pada Selasa (1407/2026).
Evaluasi ini sengaja digelar, guna menindaklanjuti keluhan masyarakat pesisir terkait adanya dugaan kebocoran distribusi energi subsidi.
Berdasarkan hasil pencermatan, tim pengawas menemukan selisih administrasi yang mencolok hingga ribuan liter, antara surat rekomendasi dinas dengan realisasi kuota bahan bakar yang diterima langsung di tangan nelayan.
Rapat koordinasi dan evaluasi lapangan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),Kepala DKPP Tala, Satpol PP dan Damkar Tala, Camat Takisung, Perwakilan Polres Tanah Laut, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah, Kepala Desa Tabanio, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalsel, Pengelola SPBUN Nomor 68.708.002, para nelayan setempat, serta perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang dan HMI.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, M Kusri menerangkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut didasarkan atas hasil pengawasan serta klarifikasi berkas pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Baca Juga: Wali Kota HM Yamin Desak Pemprov dan Balai Sungai Atasi Jalan Ambles di Sungai Lulut Banjarmasin
