Yang Mulia, saya sadar saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya menjadi menteri di umur 35 tahun tanpa pengalaman di pendidikan, birokrasi, maupun politik. Di sektor swasta, semua serba cepat, kejujuran berpendapat dihargai, dan semua keputusan berdasarkan data. Di dalam pemerintahan, gerak cepat bisa berisiko, kelugasan sering diartikan sebagai kesombongan, dan banyak keputusan yang berdasarkan pertimbangan politik.

Harapan saya, dengan membawa profesional muda berprestasi ke dalam pemerintahan, kementerian dapat menjadi lebih efektif dan gesit. Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai.

Harus saya akui, saya memang amatir di bidang politik. Berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan langsung dengan program saya, sehingga banyak pihak tersinggung. Saya kurang sowan ke berbagai tokoh, karena saya tidak memahami seluk beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan karena ingin masuk ke materi secepat mungkin, dan terlihat tidak santun. Saya kadang pelit waktu dengan media, karena saya merasa lebih penting kerja nyata, daripada kelihatan bekerja. Di dunia profesional, semua perilaku ini dihargai. Tetapi di dalam pemerintahan, ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun.

Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, di mana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas. Saya begitu gigih melakukan transformasi dengan cepat, saya kurang merangkul pihak-pihak lama dalam upaya perubahan tersebut. Saya meremehkan ritual politik, padahal itulah yang bisa membuat perubahan yang berkesinambungan karena didukung semua pihak. Saran saya untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar.