“Program ini sudah diakomodasi melalui APBD Kabupaten Banjar dan semuanya bersifat gratis yang menjadi tanggungan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Rusdiansyah, pendataan pedagang akan terus dilakukan agar lebih banyak PKL bisa masuk dalam program perlindungan tersebut.
Namun, proses pendataan masih menjadi tantangan karena sebagian pedagang kaki lima berpindah-pindah lokasi berjualan.
“Kendala kami pedagang kaki lima ini terkadang berpindah-pindah tempat berjualannya,” katanya.
Meski demikian, pihaknya memastikan pendataan tetap dilakukan secara bertahap agar seluruh pedagang bisa ikut dalam program tersebut.
“Ke depan seluruh pedagang kaki lima nantinya akan kita masukkan ke dalam program pemerintah ini sendiri sehingga mereka terlindungi saat beraktivitas di lingkungan pasar,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor: Yayu
