WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kini tengah mensinergikan dua fokus utama: stabilitas ekonomi kerakyatan dan penguatan moral birokrasi melalui peluncuran panduan pendidikan antikorupsi.
Agenda strategis ini dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2026, yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (11/05/2026).
Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Tanah Laut, Masturi SSTP, menjadi panggung evaluasi bagi seluruh jajaran perangkat daerah.
Baca Juga: Seekor Buaya Diduga Muncul di Sungai Pangeran Banjarmasin
Baca Juga: Respons Cepat Sektor Takisung: Bukti Nyata Urgensi Layanan Darurat bagi Warga Batilai Tanah Laut
Dalam forum tersebut, transparansi data melalui aplikasi WASINFLASI menjadi sorotan tajam, mengingat akurasi pelaporan adalah kunci utama, dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di pasar.
Masturi mengingatkan bahwa efektivitas penekanan inflasi bergantung pada soliditas antar-instansi.
“Seluruh SKPD harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pengendalian inflasi, baik melalui pelaporan, pelaksanaan program, maupun tindak lanjut evaluasi di lapangan.”
Selain membedah catatan evaluasi capaian inflasi daerah, rapat ini juga memberikan peringatan keras bagi instansi yang masih pasif dalam memperbarui data.
Masturi secara khusus menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pengawasan ketat, dan merangkum perangkat daerah mana saja yang belum optimal menggunakan panel WASINFLASI, demi keberlanjutan data yang valid.
