WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Rapat Koordinasi (Rakor) Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Aula Kantor PUPR, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (7/4/2026).

Rakor kali ini mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi untuk Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing di Provinsi Kalimantan Selatan.”

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menjelaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran sub-urusan jasa konstruksi di daerah.

Baca Juga Rumah yang Hangus di Tanjung Rema Martapura Kalsel Dikabarkan Sengaja Dibakar oleh Pemiliknya

“Rapat koordinasi ini merupakan upaya bersama dalam memperkuat peran jasa konstruksi, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing, yakni penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) konstruksi.

Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan diperlukan agar penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah dapat berjalan lebih terstruktur, profesional, dan sesuai regulasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas organisasi, kejelasan peran dan fungsi, serta sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi SDM konstruksi juga menjadi keharusan, seiring dengan semakin kompleksnya tuntutan pembangunan infrastruktur. 

Oleh karena itu, melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, tenaga kerja konstruksi di Kalsel diharapkan mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

“Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan. Ini membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta SDM yang kompeten,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan program, meningkatkan kualitas pembinaan jasa konstruksi, serta mendorong terciptanya iklim usaha konstruksi yang sehat dan kompetitif.