WARTABANJAR.COM, JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang lalai dalam kasus pembangunan “bandara siluman” di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah temuan bahwa proyek tersebut tidak memiliki izin resmi.
Komisi V DPR menyatakan pembangunan tanpa izin seperti itu telah melanggar regulasi penerbangan, perencanaan wilayah, dan penggunaan lahan. DPR menekankan agar semua pihak yang terlibat mulai dari pejabat daerah hingga pelaksana proyek diperiksa dan bila terbukti bersalah, dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.
Anggota DPR mengingatkan bahwa praktik bandara siluman berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan transportasi udara dan merusak tata ruang wilayah. Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dinilai mendesak agar kasus serupa tidak terulang.
DPR juga mendesak pemerintah pusat termasuk kementerian terkait untuk memperkuat pengawasan izin pembangunan bandara, serta memperbarui regulasi agar mekanisme perizinan lebih ketat. Langkah korektif diharapkan segera dilakukan sebelum pemberian izin baru.
