WARTABANJAR.COM, NEW YORK - Presiden Kolombia Gustavo Petro melemparkan kecaman keras yang mengguncang Sidang Umum PBB ke-80, menuding lembaga internasional itu gagal menghentikan apa yang ia sebut sebagai “genosida di Gaza” dan bahkan menyebut sebagian kekuatan besar sebagai pendukung atau pembiaku kekejaman tersebut.

Dalam pidatonya, Petro menuntut pembentukan pasukan internasional bersenjata untuk melindungi rakyat Palestina dan menyerukan solidaritas global: “merdeka atau mati.”

Petro tidak segan menyerang Amerika Serikat secara langsung, menuding kebijakan Washington dan kepemimpinan Donald Trump berperan memungkinkan serangan terhadap warga sipil di Gaza. Pernyataan itu membuat delegasi AS bereaksi keras; beberapa pihak bahkan melakukan walkout sebagai bentuk protes atas pidato Petro.

Tuduhan Petro turut mengundang reaksi diplomatik dan memperdalam ketegangan antara Bogotá dan Washington.

Selain mengecam, Petro mengusulkan langkah konkret: pembentukan pasukan yang bukan berupa misi tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dewan Keamanan, melainkan kekuatan yang diinisiasi lewat suara majelis umum untuk menghentikan apa yang ia sebut pembersihan etnis dan pembantaian.

Ia membandingkan situasi di Gaza dengan eksperimen kegelapan dalam sejarah, dan menekankan urgensi tindakan internasional. Pernyataan ini mendapat sorotan luas media global dan memicu perdebatan sengit soal legalitas, risiko eskalasi militer, dan kedaulatan negara.

Pidato Petro juga menyorot posisinya yang konsisten selama masa jabatan: menentang kebijakan luar negeri yang dianggap imperialistik, mengkritik perang narkotika, dan menegaskan dukungan untuk tindakan hukum internasional terhadap dugaan pelanggaran HAM.

Dalam beberapa bulan terakhir, langkah-langkah Bogotá terhadap Israel dan pernyataan anti-intervensi Washington telah memperuncing hubungan bilateral.

Reaksi dunia beragam: sebagian negara dan kelompok HAM memuji keberanian Petro mengangkat isu kemanusiaan yang mendesak, sedangkan pihak lain memperingatkan bahwa seruan untuk “mengangkat senjata” berpotensi memicu eskalasi dan melanggar aturan internasional. Diskusi di PBB diperkirakan akan berlanjut dalam berbagai forum diplomatik, termasuk sidang-sidang Dewan Keamanan dan Majelis Umum.(Wartabanjar.com/berbagai sumber)

editor: nur muhammad