WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Dedy Sitorus, menegaskan partainya tidak akan tergesa-gesa menyikapi wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagaimana diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kajian mendalam diperlukan untuk menentukan sikap atas ide tersebut.
“Soal pilkada dipilih DPRD, kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Nanti kita periksa apakah usulan dari presiden itu betul-betul bisa dan mau dilaksanakan,” ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat seperti dikutip di inilahkalsel.com, Sabtu (14/12/2024).
BACA JUGA:Pecat 66 Penyelenggara Pemilu, DKPP Ungkap Skandal Asusila dan Manipulasi Suara!
Meski demikian, Dedy menegaskan bahwa PDIP tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan berada di tangan rakyat. One man, one vote,” tegasnya.
Biaya Pilkada Mahal Bukan Alasan Pemilu Tak Langsung
Menanggapi alasan mahalnya biaya pilkada sebagai latar belakang wacana ini, Dedy menyebut bahwa masalah itu tidak relevan jika partai politik memiliki basis dukungan yang kuat di akar rumput.
“Politik berbiaya tinggi itu terjadi karena elite politik sendiri yang serakah. Kalau partai benar-benar membangun basis dukungan, maka tidak perlu biaya besar,” jelasnya.
Dedy juga menyoroti perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menekan biaya pilkada tanpa menghilangkan esensi demokrasi. “Banyak cara menurunkan biaya pilkada tanpa harus mengorbankan pemilu langsung,” tambahnya.