WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD mendapat beragam tanggapan. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuturkan partainya tidak mau terburu-buru menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD.
Deddy mengatakan PDIP hingga saat ini masih menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat.
Baca juga:Pasca Pilkada Serentak, Beberapa Poin ini Perlu Dilakukan Demi Stabilitas Keamanan
“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” katanya dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12).
Deddy beranggapan biaya pemilihan kepala daerah yang mahal bukanlah kesalahan dari rakyat. Melainkan, para elite partai politik yang menaburkan uang sehingga memaksa logistik pemilihan kepala daerah dengan biaya yang tinggi.
“Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya”.
“Namun, kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” tuturnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD.
Deddy mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih DPRD perlu ditanyakan ke seluruh partai politik terlebih dahulu.