Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan, agar pemerintah selesaikan dahulu kewajiban membayar kepada Bulog sebesar 4,5 triliun dan membayar kepada PT Pupuk Indonesia sebesar 13,8 triliun. Semua hutang ini akibat penugasan pemerintah kepada lembaga-lembaga ini untuk beras bansos di Bulog dan untuk pupuk subsidi di PT PI.

“Sebelum mikir Pindah Ibukota Negara, Pemerintah mestinya dapat menyelesaikan persoalan mendasar untuk memperkuat kestabilan pangan nasional, baik dari sisi pengendalian stok dan harga pada bulog, maupun memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban hutang-hutang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibukota negara”, tutup Andi Akmal Pasluddin.(aqu)

Editor Restu