“Saya termasuk yang sepakat adanya pelarangan mudik, tapi melihat fenomena membludaknya orang berwisata, pertanyaan saya kemudian apakan benar efektif menahan laju penyebaran virus corona dengan cara melarang mudik? Jangan-jangan malah terjadi semacam peternakan virus di tingkat lokal,” kata HMR sapaan akrabnya.
Dia pun berharap, khususnya pemerintah provinsi Kalsel bisa belajar dari kasus India.
“Saya selalu membuka diri untuk diajak diskusi apabila ada hal yang menurut pemerintah daerah kurang pas terkait pembukaan tempat wisata, apapun harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan warga, tidak hanya mementingkan ekonomi semata,” sebutnya.
Masukan dari daerah dikatakan HMR, tentunya akan disuarakan pada saat rapat dengan Kementerian terkait dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Ini disepakati juga salah satu tim pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Nasrullah S.Sos.I, M.A, yang menyatakan, untuk percepatan penanganan COVID-19 berharap pasca larangan mudik mesti ada upaya testing, pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) pasca larangan mudik.
“Ini akan menjadi indikator real apakah larangan mudik itu efektif dan kemudian membuka peluang untuk terbukanya kegiatan wisata lokal pasca lebaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, upaya 3T tersebut merupakan kewaspadaan serius pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar tidak terjadi tsunami COVID-19 seperti India. (ant)
Editor: Erna Djedi
