Sisa Kemiskinan Ekstrem Ingin Dihapus, Pemkab Tanah Laut Garap Strategi Lintas Sektor Baru
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperketat koordinasi antarinstansi, guna mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, melalui penetapan strategi penanganan terpadu serta evaluasi program berbasis data akurat di Pelaihari, Rabu (16/09/2026).
Langkah percepatan tersebut dibahas secara mendalam, pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli selaku Ketua TKPKD.
Dalam arahannya, HM Zazuli menegaskan, persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kolaborasi erat mulai dari tingkat perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Penanganan juga diminta lebih fokus menyasar kantong-kantong kemiskinan.
"Kalau bisa kita evaluasi. Kita harus lebih fokus," tegasnya.
Berdasarkan data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut tercatat sebesar 3 persen, berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 3,84 persen.
Meski demikian, Pemkab Tanah Laut tidak berpuas diri karena persentase penduduk miskin ekstrem masih tersisa 0,27 persen.
Baca Juga: Ada Jejak 15 Keluarga Transmigran 1978, Kampung Sundawa Tanah Laut Jadi Permukiman Multietnis
Kepala Bapperida Tanah Laut Afrizal Akbar, menyampaikan bahwa strategi penanggulangan dirancang lintas sektor untuk meningkatkan pendapatan warga, mengurangi beban pengeluaran, dan menghapus kantong kemiskinan.
Seluruh instansi diinstruksikan memastikan intervensi seperti bantuan sosial, bedah rumah, serta layanan kesehatan dan pendidikan disalurkan tepat sasaran.
"Yang kita pikirkan adalah bagaimana miskin ekstrem ini tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut," ujarnya.
Selain perbaikan keterpaduan data hingga tingkat desa untuk mengidentifikasi warga penerima manfaat, rakor tersebut turut menyoroti ancaman tekanan ekonomi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja.
Pemkab Tanah Laut pun berkomitmen memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, guna mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan. (Wartabanjar.com)
