WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. Hanif Faisol Nurofiq meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi diperkuat dengan pencegahan dan pendekatan persuasif langsung kepada masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Hanif saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla di Posko Lapangan Jalan Tegal Arum, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (4/9/2026).

Hanif menilai upaya preventif melalui patroli yang selama ini dilakukan berbagai unsur masih belum optimal. Karena itu, pendekatan langsung kepada masyarakat di wilayah rawan harus segera diperkuat.

“Penanganan persuasif harus segera dibangun. Dinas Komunikasi tidak hanya boleh main di udara, tetapi harus turun di lapangan,” tegasnya.

Hanif meminta pemerintah daerah segera mengonsolidasikan ketua RT di wilayah-wilayah krusial untuk ikut menyampaikan langkah pencegahan Karhutla kepada masyarakat.

Baca Juga Isu Air Hujan Berbahaya Akibat OMC, BMKG Sebut Hoax

Baca Juga Usai Hantam Pakai Martil dan Bakar Jenazah Kekasih, Pekerja Bangunan Ini Sembunyi di Kos

Ia juga mendorong pembentukan tim sosialisasi yang melibatkan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, Binmas, Bhabinkamtibmas dan unsur kesehatan.

“Seandainya besok siang kita sudah bisa mengonsolidasikan seluruh kepala RT yang ada pada daerah-daerah krusial ini untuk berdiskusi dengan kita, sehingga kita bisa menitipkan langkah-langkah persuasif,” ujarnya.

Menurut Hanif, langkah pencegahan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar potensi kebakaran dapat ditekan sebelum api membesar.

Hanif juga meminta seluruh unsur menggencarkan publikasi melalui media sosial mengenai upaya pemerintah dalam menangani Karhutla.

Menurutnya, informasi tersebut penting untuk membangun pemahaman positif masyarakat terhadap langkah yang telah dilakukan pemerintah.

Namun, ia menegaskan publikasi tidak boleh mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Karhutla.

Hanif meminta evaluasi penanganan Karhutla dilakukan secara rutin dan terkoordinasi. BPBD Kalsel diminta memperkuat konsolidasi bersama seluruh unsur terkait.

Perkembangan penanganan juga diminta dilaporkan secara rutin kepada pemerintah pusat.