Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar: Reformasi Birokrasi Tak Cukup di Dokumen
WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - "Banjar Ditata, Banjar Dijaga" tidak cukup berhenti sebagai tema Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Semangat tersebut diharapkan terlihat dari hal sederhana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pelayanan yang mudah hingga proses birokrasi yang tidak berbelit.
Pembenahan birokrasi pun diarahkan bukan sekadar mengejar dokumen, nilai atau penghargaan.
Pemerintah ingin perubahan cara kerja aparatur benar-benar membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar Santi Nurlaela mengatakan, semangat "Banjar Ditata" diterjemahkan melalui pembenahan cara pemerintah bekerja.
“Kita terus mendorong penataan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur,” ujarnya saat diwawancara, Jumat (21/8/2026).
Sederhananya, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki tugas yang jelas, alur kerja yang tidak berbelit dan hasil kerja yang bisa diukur.
Baca Juga Mahasiswa Dilarikan ke Rumah Sakit Pascabentrok dengan Polisi di Depan DPRD Kalsel
Baca Juga Jari Kasatlantas Polresta Palangka Raya Patah, Perwira Polsek Pahandut Diperiksa Polda Kalteng
Sementara "Banjar Dijaga" ditempatkan pada sisi yang tidak kalah penting, yakni bagaimana pemerintahan menjaga integritas sekaligus kepercayaan masyarakat.
“Reformasi Birokrasi juga diarahkan pada penguatan pengawasan, pengendalian risiko, pencegahan korupsi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan budaya kerja ASN yang berintegritas dan melayani,” tuturnya.
Perubahan pelayanan itu juga memiliki sejumlah ukuran. Santi menyebut Pemkab Banjar menggunakan Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja perangkat daerah, SAKIP, hingga hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.
“Keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak hanya dilihat dari nilai atau penghargaan, tetapi yang paling penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan pelayanan pemerintah yang lebih baik,” jelasnya.
Di balik target tersebut, perubahan pola kerja aparatur masih menjadi tantangan.
Santi mengatakan, birokrasi perlu bergeser dari kebiasaan yang terlalu berorientasi pada administrasi menuju pekerjaan yang benar-benar mengejar hasil.