“Tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola kerja agar tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi benar-benar fokus pada hasil dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Selain pola kerja, kemampuan aparatur beradaptasi dengan teknologi dan peningkatan kompetensi juga menjadi bagian yang harus diperkuat.

“Selain itu, kita juga menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi, peningkatan kompetensi ASN, dan memastikan perubahan berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah,” katanya.

Selain itu, pendampingan dan evaluasi dilakukan agar perubahan tersebut tidak berhenti pada aturan.

“Bagian Organisasi mendorong perubahan melalui pendampingan, evaluasi kinerja, penguatan proses bisnis, monitoring dan evaluasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah,” tuturnya.

Ia menegaskan, perubahan tersebut harus terlihat dalam cara kerja sehari-hari, bukan sekadar tertuang dalam dokumen.

“Kita ingin memastikan Reformasi Birokrasi tidak berhenti pada dokumen dan kebijakan, tetapi benar-benar menjadi perubahan dalam cara kerja dan menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya.

Santi mengatakan, "Banjar Ditata, Banjar Dijaga" pada akhirnya harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan masyarakat yang merasakan kehadiran pemerintah.

“Semangat itu harus terlihat dari hal-hal sederhana yang dirasakan masyarakat setiap hari seperti pelayanan yang mudah, cepat, pasti, ramah, dan bebas dari praktik yang tidak semestinya,” pungkasnya. (wartabanjar.com/*)