WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Tiga pilar penegak hukum dan pertahanan memperkuat kolaborasi demi menjaga stabilitas keamanan, serta mengawal agenda pembangunan daerah, melalui dialog interaktif di Radio Tuntung Pandang, Pelaihari, Kamis (13/08/2026).

Kegiatan podcast tersebut mempertemukan unsur Kepolisian Resor (Polres) Tanah Laut, Komando Distrik Militer (Kodim) 1009/Tanah Laut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut. 

Dialog terbuka ini secara khusus mengulas langkah sinergis antarinstansi, dalam merespons berbagai dinamika serta isu strategis yang tengah berkembang di Kabupaten Tanah Laut.

Hadir sebagai narasumber dalam forum dialog tersebut yakni Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, Dandim 1009/Tanah Laut Letkol Inf Adhy Irawan, serta Kasi Intel Kejari Tanah Laut, Andi Mochamad Fachry F.

Salah satu topik pembicaraan krusial yang diangkat dalam diskusi silang instansi ini, menyangkut keberadaan Jembatan Merah Putih. 

Pembahasan infrastruktur tersebut disikapi dari sudut pandang sinergitas lintas sektoral, guna memastikan pembangunan daerah selaras dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan, keterpaduan antarlembaga menjadi kunci utama dalam merespons tantangan keamanan maupun pelayanan publik di tingkat daerah. 

Baca Juga: Perjuangan Pak Uhor, Lansia 67 Tahun Asal Bandung Jualan Bendera Merah Putih di Pelaihari

Baca Juga: Inspektorat Tanah Laut Kenalkan Sistem Monalisa dan Perketat Pengawasan Keuangan Desa Jelang Pilkades

Menurut perwira menengah Polri ini, koordinasi intensif antara TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan warga.

“Sinergitas ini harus terus kita jaga dan perkuat, dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di masyarakat dapat kita hadapi bersama,” kata Ricky.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, Kapolres juga menyosialisasikan pemanfaatan layanan Call Center 110, yang dapat diakses publik sewaktu-waktu untuk pelaporan maupun pengaduan darurat. 

Selain itu, masyarakat turut dikenalkan dengan inovasi barcode Propam Presisi, sebagai sarana kontrol sosial transparan untuk mengadukan kineja pelayanan, maupun tindakan anggota Polri di lapangan.