WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menggelar Workshop Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa, guna memperkuat kontrol dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Banjarbaru, Rabu (12/08/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Kamis (13/08/2026) ini, diikuti para camat, sekretaris desa, serta jajaran inspektorat dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Inspektur Kabupaten Tanah Laut, Andi Mashabi, membuka secara resmi workshop tersebut pada Rabu (12/08/2026). 

Langkah ini diambil untuk memastikan mekanisme pengawasan tata kelola pemerintahan berjalan berjenjang, dimulai dari internal desa, pengawasan tingkat kecamatan, hingga pemeriksaan oleh inspektorat.

Andi menegaskan, seluruh penggunaan uang negara wajib didukung kelengkapan dokumen pertanggungjawaban administrasi dan substantif yang valid, mulai dari daftar hadir hingga bukti transaksi.

"Kami ingin mekanisme pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa berjalan sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku. Fungsi kontrol di desa harus berjalan, mulai dari bendahara atau kaur keuangan, sekretaris desa sampai mekanisme verifikasi pertanggungjawaban. Di kecamatan juga ada mekanisme monitoring untuk memastikan apa yang dikerjakan desa sesuai dengan aturan, baru kemudian kami masuk pada fungsi pengawasan," jelasnya.

Baca Juga: Dukung Atlet Panjat Tebing ke Tingkat Internasional, Bupati Tanah Laut Apresiasi Prestasi Indah dan Rizky

Baxca Juga: Pemkab Tanah Laut Gaet Unjani Tingkatkan Kualitas SDM ASN

Dalam agenda ini, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut turut memperkenalkan sistem digital Monalisa (Monitoring Dana Desa melalui Sistem Anggaran). 

Melalui sistem ini, pemerintah desa diwajibkan mengunggah dokumen perencanaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna mempermudah pemantauan berbasis data.

"Kalau sistem ini berjalan dan data yang diinput benar serta seluruh dokumen pendukungnya lengkap, kami bisa melakukan monitoring melalui sistem. Tetapi apabila ditemukan anomali, kami tetap akan turun ke lapangan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," katanya.