WARTABANJAR.COM, TENGGARONG - Tidak tinggal diam menghadapi Dana Kurang Salur dari pemerintah pusat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Aulia Rahman, akan menghadap Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, yang Purbaya Yudhi Sadewa.

Basri bakal terus memperjuangkan pencairan Dana Kurang Salur Rp2,2 triliun yang menjadi hak Pemkab Kukar.

Pencairannya psati menambah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027.

“Kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi agar dana ini bisa turun, sehingga menambah potensi anggaran pendapatan dan belanja daerah kita di tahun 2027,” kata Aulia yang juga politisi Gerindra ini.

Baca juga: Karhutla Dekati RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar, TNI Kerahkan Tiga Mobil Pemadam

Baca juga: Tebing Batu Sawar Nateh HST Punya Dua Jalur Panjat Baru, Ada yang Setinggi 90 Meter

Menurutnya, pemerintah pusat juga telah menawarkan sejumlah opsi untuk menyikapi utang tersebut.  

Salah satunya melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun bank-bank pemerintah dengan menjadikan Dana Kurang Salur sebagai jaminan.

“Memang ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh kementerian terkait dengan Dana Kurang Salur ini, termasuk salah satunya melakukan pinjaman ke SMI atau bank-bank pemerintah dengan menjamin Dana Kurang Salur itu sendiri,” ujarnya.

Aulia mengatakan, opsi tersebut masih dalam tahap penjajakan oleh Pemkab Kukar. 

Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya agar dana yang menjadi hak Kukar dapat direalisasikan.

“Ini juga peraturannya kami jajaki, akan tetapi kami terus berupaya untuk memastikan bahwa dana-dana yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana ini merupakan hak warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, tetap terus kita perjuangkan,” tegasnya.

Selain komunikasi dengan kementerian terkait, Aulia juga menyampaikan rencana bertemu Menteri Keuangan untuk membahas kondisi keuangan daerah, termasuk Dana Kurang Salur.

Namun, hingga kini Pemkab Kukar masih menunggu kepastian jadwal pertemuan tersebut.

“Kita masih tunggu jadwal, apalagi kan sudah terjadi pergantian Menteri Keuangan,” kata Aulia.