WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tindak lanjut pembangunan sanitasi di daerah, melalui Coaching Clinic 3 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Banjarbaru, Selasa (22/09/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel ini, diarahkan untuk mendorong rencana sanitasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut, agar dapat ditindaklanjuti melalui program, perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah.

Coaching clinic mengusung tema "Penguatan Kebijakan dan Perencanaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan melalui Model Layanan dan Rencana Aksi Multiaspek".

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, Angga Rinaldi Rizal.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tidak cukup hanya disusun sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui implementasi nyata, yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

“Keberadaan dokumen SSK tentunya tidak cukup hanya sampai pada tahap penyusunan dokumen, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui implementasi yang nyata dan terintegrasi, dengan proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca Juga: 40 Tangki Septik Rampung Dibangun, PUPR Kalsel Perkuat Akses Sanitasi Layak

Baca Juga: PUPR Kalsel Gelar Bimtek guna Perkuat Kompetensi Tenaga Ahli

Ia berharap, Coaching Clinic 3 dapat dimanfaatkan Pokja PKP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut untuk mendalami, mendiskusikan, serta menyempurnakan rencana implementasi SSK sesuai kondisi masing-masing daerah.

Ia menekankan, agar hasil kegiatan tidak berhenti pada forum pendampingan, melainkan menjadi bahan tindak lanjut dalam proses pembangunan sanitasi di daerah.

Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana tersebut, diperlukan untuk memperkuat upaya peningkatan akses dan kualitas layanan sanitasi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2025–2029.

“Selain itu, koordinasi dan sinergi antara Pokja PKP Provinsi Kalsel dengan Pokja PKP kabupaten/kota, diharapkan terus diperkuat pada setiap tahapan implementasi SSK,” ungkapnya.