WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai membangun 40 unit tangki septik di lima kabupaten pada 2026. Seluruh fasilitas telah melalui proses serah terima pekerjaan (PHO), dan kini dimanfaatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum, Angga Rinaldi Rizal, di Banjarbaru, Selasa (22/09/2026).

“Pembangunan tangki septik di lima kabupaten tahun ini sudah kita laksanakan semua, dan sudah PHO. Jadi secara umum sudah difungsikan oleh masyarakat,” ujar Angga.

Program tersebut menyasar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tapin, Barito Kuala, dan Banjar. 

Masing-masing daerah mendapatkan delapan unit tangki septik, sehingga total fasilitas sanitasi yang dibangun mencapai 40 unit.

Angga menegaskan, pembangunan tangki septik tidak hanya diarahkan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sanitasi di daerah.

“Harapannya SPM untuk bidang sanitasi di masing-masing kabupaten kota itu sedikit menaik, meninggi,” katanya.

Menurutnya, intervensi Pemprov Kalsel melalui Dinas PUPR ditempatkan sebagai stimulan, sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berhenti pada bantuan yang diberikan, tetapi mampu memperluas pembangunan sanitasi layak secara mandiri.

Baca Juga: PUPR Kalsel Gelar Bimtek guna Perkuat Kompetensi Tenaga Ahli

Baca Juga: 45 Hari PUPR Tangani Karhutla, Debit Air Harus Dibagi untuk Pemadaman dan Warga Banjarmasin

“Dari kita ini konsepnya hanya sebagai stimulan saja. Jadi diharapkan masing-masing kabupaten kota bisa menduplikasi apa yang kita kerjakan oleh pemerintah provinsi ini,” jelasnya.

Untuk anggaran perubahan 2026, Angga menyebut belum terdapat tambahan pembangunan tangki septik. 

Program serupa akan kembali direncanakan pada tahun anggaran 2027, dengan sasaran wilayah yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan daerah, yang belum mendapatkan intervensi.

“Dengan pola tersebut, pembangunan sanitasi diharapkan tidak berhenti pada 40 unit yang telah terbangun, tetapi menjadi pemicu bagi kabupaten/kota untuk memperluas akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan aman,” pungkasnya. (Wartabanjar.com/*)