WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berkurang hampir 2.000 jiwa sepanjang 2026. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan daerah ini turun dari 16.917 jiwa pada 2025 menjadi 14.925 jiwa pada 2026.

Penurunan tersebut turut mengubah persentase kemiskinan Kabupaten Banjar dari 2,74 persen menjadi 2,40 persen. 

Baca juga: Viral di Medsos Threads, Lulusan ULM Curhat Jadi Ojol: "Keluarga Bilang Sia-sia Kuliah"

Baca juga: Polda Kalsel Dapat Pemimpin Baru, Irjen Almas Widodo Kolopaking Gantikan Rosyanto Yudha

Capaian ini menempatkan Banjar sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan Selatan.

Angka tersebut juga berada di bawah rata-rata kemiskinan tingkat provinsi sebesar 3,63 persen dan nasional yang mencapai 8,07 persen.

Kepala BPS Banjar Roy Suryanto menjelaskan, angka kemiskinan makro yang dirilis BPS menjadi salah satu indikator untuk memantau sekaligus mengevaluasi keberhasilan pembangunan pemerintah daerah.

"Angka kemiskinan makro ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah," Katanya. 

Menurutnya, kemiskinan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Mulai dari guncangan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga bencana alam dan perubahan iklim.

Kualitas pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur juga turut memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ambil contoh, banjir yang melanda Kabupaten Banjar pada periode 2024 hingga 2025. 

Bencana tersebut berdampak terhadap sektor pertanian, termasuk kerusakan lahan dan terganggunya hasil panen.

"Ketika banjir merusak lahan pertanian dan mengganggu hasil panen, pendapatan rumah tangga petani juga bisa terdampak. Kondisi seperti ini berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan," paparnya. 

Sebaliknya, membaiknya hasil panen, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta program bantuan pemerintah dapat mendukung perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.